Berita

Bhabinkamtibmas Desa Lamunga Gencarkan Sosialisasi TPPO, Warga Diminta Gunakan Jalur Resmi Kerja ke Luar Negeri

×

Bhabinkamtibmas Desa Lamunga Gencarkan Sosialisasi TPPO, Warga Diminta Gunakan Jalur Resmi Kerja ke Luar Negeri

Sebarkan artikel ini

Sumbawa Barat – Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus digencarkan oleh jajaran kepolisian. Kali ini, Bhabinkamtibmas Desa Lamunga melaksanakan kegiatan sambang desa sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di Dusun Lamunga Bawah, Desa Lamunga, pada Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 10.00 Wita.

Kegiatan yang menyasar warga setempat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya TPPO, khususnya bagi warga yang memiliki rencana bekerja ke luar negeri.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Warga diimbau agar selalu menggunakan jalur resmi atau jalur pemerintah apabila hendak bekerja ke luar negeri, guna menghindari praktik penipuan maupun eksploitasi yang kerap terjadi dalam kasus TPPO.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas prosedurnya serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar.

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, Iptu Ardiyatmaja, menegaskan bahwa kegiatan sambang dan sosialisasi ini merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan guna melindungi masyarakat dari ancaman TPPO.

“Melalui kegiatan ini, kami mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor apabila mengetahui adanya indikasi TPPO,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Sumbawa Barat telah menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk melalui Hotline Satgas TPPO. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kasus TPPO dapat dicegah sejak dini.
l
Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat respon positif dari warga yang hadir. Polisi berharap, melalui sosialisasi ini, kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO semakin meningkat sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana tersebut.

Baca Juga :  Ungkap Penyebab Kebakaran Kantor Desa Sampungu, Polres Bima Libatkan Tim Forensik Denpasar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…