Berita

Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan

×

Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan

Sebarkan artikel ini

Fasilitas yang menjadi rujukan kunjungan di kawasan Longqingxia disebut operator sebagai PLTS Yanqing. Jingneng menjelaskan bahwa fasilitas tersebut berada di kaki kawasan Longqingxia dan listriknya diserap di Distrik Yanqing. Pengalaman ini memberikan bahan pembelajaran mengenai pengembangan pembangkit yang terhubung dengan kebutuhan energi wilayah.

Pengembangan energi surya dan angin juga membutuhkan fleksibilitas sistem melalui penguatan jaringan dan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. BESS dapat menyimpan listrik saat produksi berlebih dan menyalurkannya ketika dibutuhkan, sekaligus memberikan layanan pendukung kestabilan jaringan.

NEA mencatat kapasitas penyimpanan energi jenis baru Tiongkok mencapai 136 GW dengan kapasitas energi 351 gigawatt-jam (GWh) pada akhir 2025. Kategori tersebut mencakup beberapa teknologi penyimpanan, dengan baterai litium-ion sebagai teknologi dominan.

Bagi Indonesia, pembangunan jaringan merupakan bagian penting dari pelaksanaan transisi energi. RUPTL PLN 2025–2034 memuat rencana pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA). Penyelarasan jadwal pembangunan jaringan dan pembangkit diperlukan agar tambahan kapasitas energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.

Momentum pengembangan energi surya nasional juga diperkuat melalui peluncuran program PLTS 100 GWp dan peletakan batu pertama PLTS Gilimanuk pada 25 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Bali, PLTS Gilimanuk direncanakan berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp), dilengkapi BESS 1.000 MWh, dan ditargetkan beroperasi komersial pada 2028. Proyek ini menjadi salah satu konteks penting bagi penerapan pembelajaran tentang integrasi pembangkit, penyimpanan energi, dan jaringan listrik.

Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian menekankan bahwa pembelajaran internasional perlu diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan karakter kepulauan, kelembagaan, dan kebutuhan energi Indonesia.

Baca Juga :  Inovatif dan Inspiratif, Kapolres serta Ketua Bhayangkari Lombok Utara Sabet Penghargaan dari Bupati di Hari Bhayangkara ke-80

“Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan adalah kunci. Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan dan kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan bersama alih teknologi, pengembangan industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian, proyek seperti PLTS Gilimanuk dapat menjadi bagian dari penggerak transisi energi nasional yang diharapkan membuka jutaan green jobs atau lapangan kerja hijau bagi masyarakat Indonesia,” urai Jeff.

Dalam aspek pembiayaan, reformasi harga energi terbarukan Tiongkok menjadi salah satu bahan pembelajaran. Kebijakan National Development and Reform Commission (NDRC) bersama NEA pada 2025 mendorong pembentukan harga melalui pasar, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian harga untuk mendukung keberlanjutan proyek. Kebijakan tersebut membedakan perlakuan terhadap proyek yang sudah berjalan dan proyek baru untuk menjaga kesinambungan investasi.

Bagi Indonesia, pengembangan pengadaan kompetitif melalui lelang serta kajian mekanisme kontrak selisih harga atau contract for difference perlu mempertimbangkan struktur pasar ketenagalistrikan, kesiapan PLN, keterjangkauan tarif, dan pembagian risiko. Kepastian investasi juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…